Rani Rahman
Siliwangi University. Edutrain Consultant

Des
26

Otonomi Daerah yang digulirkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara nyata telah dilakukan perubahan yang mendasar terhadap system kepemerintahan di tingkat Daerah, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab kepada Negara serta secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional.

p1010586.jpgp1010587.jpg

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah termasuk dalam hal tersebut adalah kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah yang diserahkan kepada gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Wujud dari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah dengan diterapkannya APBD setiap tahun dengan Peraturan Daerah, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah masing-masing.

Untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, pasal 31 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 10 huruf K yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja (tiap SKPD) diharuskan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

Terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, dan PP No. 58 Tahun 2005 menuntut adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah seperti yang diamanatkan tersebut diatas.

Selama tahun 2007, tim konsultan Bimtek penyusunan laporan keuangan Pemda (cq permendagri 13 tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005) telah memberikan berbagai macam pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sebut saja pada Bulan April 2007 pada Dinkes Kab. Sukabumi, Bulan Agustus pada Distakotbang Kota Depok, Dispenda Kab. Sukabumi, Setwan DPRD Kota Cirebon, Bulan Nopember Dispenda Indramayu dan Disdik Kab. Sukabumi.

Semoga kinerja aparatur pemerintahan kita semakin meningkat.

 

Iklan
Nov
07

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!